“KONFLIK KEWAJIBAN MENERIMA RUPIAH TUNAI DAN KEBIJAKAN QRIS ONLY”

Perkembangan Fintech yang pesat telah mengubah sistem pembayaran secara fundamental, didorong oleh kebijakan Bank Indonesia (BI) untuk mengakselerasi digitalisasi dan mewujudkan masyarakat nontunai. QRIS diimplementasikan sebagai standar kode QR nasional untuk meningkatkan efisiensi, mempermudah transaksi, dan mendorong inklusi keuangan bagi semua skala usaha. Meskipun demikian, inovasi ini menimbulkan masalah hukum: praktik "QRIS Only" oleh banyak pelaku usaha, yang menolak pembayaran tunai Rupiah yang sah.