Notula "Harmonisasi Delik Korupsi dan Pencucian Uang dalam Rezim KUHP-KUHAP Baru 2026: Telaah Kasus Penyalahgunaan Wewenang Sektoral Eks Jampidsus

emberlakuan penuh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) per tanggal 2 Januari 2026 telah membawa transformasi yang luar biasa besar dalam lanskap penegakan hukum pidana di Indonesia. Dinamika perpindahan rezim hukum ini tidak hanya mengubah prosedur formal di atas kertas, melainkan juga menguji kesiapan para aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat dalam mengawal asas due process of law.